BUALNEWS.COM – Pengusaha minyak goreng menyarankan agar negara masuk lebih dalam ke tata niaga minyak goreng. Khususnya, di sektor hulu minyak goreng yang berupa pengelolaan perkebunan sawit.
Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (Gimni) Sahat Sinaga mengusulkan agar PT Perkebunan Nusantara (PTPN) diberikan jatah kebun sawit besar hingga 2 juta hektare luasnya.
Sahat menilai dengan jumlah lahan kelapa sawit sebesar itu, PTPN akan mampu menguasai industri kelapa sawit dan otomatis menentukan harga kelapa sawit di dalam negeri. Hanya saja sebelum usulan ini dilakukan, Sahat menyatakan ada baiknya kinerja perusahaan PTPN diperbaiki dahulu.
“Saya usulkan di forum ini, berikan PTPN, nah PTPN kita perbaiki dulu tapi lah. Berikanlah setidaknya mereka 2 juta hektare saja in one hand, dia bisa dominasi dan tentukan sebagai price leader,” ungkap Sahat dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Rabu (30/3/2022).
Seperti diketahui, kelapa sawit menjadi bahan baku utama minyak goreng. Maka bila harga kelapa sawit naik tinggi, minyak goreng juga ikutan naik. Sejauh ini harga sawit ditentukan di luar negeri, namun bila BUMN yang mendominasi pasar dan menjadi penentu harga, pemerintah bisa ikut andil untuk menekan harga yang terjangkau untuk kelapa sawit.
Nah, sampai saat ini menurut Sahat, PTPN cuma memiliki 600 ribu hektare lahan kelapa sawit. Sangat jauh untuk menjadi pemimpin pasar.
“Ini penting diperhitungkan juga PTPN harus diperkuat dan punya 2 juta hektare. Kalau dia punya itu, dia ada 10 juta ton produksi per tahun, in one command dia bisa tentukan harga bukan swasta,” tutur Sahat.
Lebih lanjut, Sahat menyatakan minyak goreng sudah seharusnya masuk menjadi basis komoditas pangan penting yang diatur pemerintah. Dengan begitu, pemerintah akan membuat cadangan alias bufrer stock untuk minyak goreng.
Artinya, bila harga minyak goreng kembali bergejolak, pemerintah bisa mengucurkan buffer stock untuk menjaga harga terjangkau di pasar.
“Kalau bisa pemerintah punya buffer tank. Kalau ada gejolak ya bisa digelontorkan,” kata Sahat. ***
Editor: Wadami
