Jakarta, BUALNEWS.COM – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin akhirnya angkat bicara terkait delapan tuntutan yang dilayangkan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, termasuk desakan pemakzulan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Rabu (30/4), Sjafrie menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan oleh para purnawirawan, namun tetap perlu memilah dengan cermat untuk menjaga produktivitas dan stabilitas nasional.
“Kita menghormati apa yang menjadi pemikiran para sesepuh. Kita akan mendengar semua masukan, kemudian mengkaji lebih mendalam mana yang produktif untuk kepentingan nasional,” ujar Sjafrie.
Pernyataan ini menjadi respons pertama dari lingkaran pertahanan nasional terhadap sikap politik Forum Purnawirawan yang dinilai cukup tegas dan frontal terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran.
Delapan Tuntutan, Satu Arah: Revisi Arah Pemerintahan
Surat tuntutan yang ditandatangani oleh ratusan purnawirawan TNI dari tiga matra tersebut, termasuk nama-nama besar seperti Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno dan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, menyerukan perubahan besar arah kebijakan nasional. Mulai dari permintaan untuk kembali ke UUD 1945 versi asli, penghentian proyek IKN dan PIK 2, hingga reshuffle kabinet dan penertiban pertambangan.
Namun tuntutan paling mencolok adalah permintaan agar MPR memproses pemakzulan Wapres Gibran. Mereka menilai keputusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat usia capres-cawapres yang memungkinkan Gibran maju dalam Pilpres 2024 merupakan pelanggaran hukum acara dan etika kekuasaan kehakiman.
Dimensi Politik dan Ketatanegaraan
Meski berasal dari tokoh-tokoh militer, tuntutan Forum ini sarat dengan nuansa politik dan ketatanegaraan. Beberapa pengamat menyebut desakan tersebut sebagai ekspresi keresahan atas rekonsolidasi kekuasaan pasca Pilpres 2024 yang melibatkan tokoh-tokoh lama. Di sisi lain, pengamat politik melihat langkah Forum Purnawirawan sebagai upaya menjaga marwah demokrasi dan supremasi konstitusi.
Terkait hal ini, pernyataan Menhan Sjafrie menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara menghargai aspirasi dan merawat keutuhan sistem ketatanegaraan.
Apakah Aspirasi Ini Akan Ditindaklanjuti?
Hingga kini belum ada reaksi resmi dari Istana maupun lembaga-lembaga tinggi negara seperti MPR terkait tuntutan pemakzulan Gibran. Namun, pernyataan terbuka dari tokoh sekelas Sjafrie Sjamsoeddin dapat dimaknai sebagai sinyal bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap dinamika yang berkembang di kalangan elite militer purnawirawan.
“Tidak semua yang disuarakan langsung dapat ditindaklanjuti, namun kita mencatatnya sebagai bagian dari proses demokrasi dan masukan untuk kebijakan yang lebih matang ke depan,” tambah Sjafrie.
Penutup
Forum Purnawirawan telah membuka ruang diskusi publik yang luas, namun juga mengingatkan pemerintah akan pentingnya legitimasi, keterbukaan, dan keteladanan. Bagaimana pemerintah menjawab delapan tuntutan ini akan menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo-Gibran yang tengah bersiap memulai masa baktinya. **
Editor: Wadami
